PINDAIINDONESIA.COM — Evaluasi menyeluruh BGN menyimpulkan 80-90 persen kasus keracunan yang menimpa penerima MBG bukan berasal dari kontaminasi bahan pangan yang sulit dideteksi. Penyebab utamanya justru kelalaian teknis yang seharusnya bisa dicegah di unit layanan.
"Bagaimana kami tadi sudah jelaskan juga di dalam, dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90% tuh karena tidak taat SOP," ujar Sudaryono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 September 2026.
Temuan Evaluasi: SOP Dilanggar di Tiga Titik Krusial
Pelanggaran terjadi pada tahapan yang sangat menentukan keamanan makanan sebelum disajikan ke siswa. Sudaryono merinci tiga pos yang paling sering meleset dari prosedur, yaitu penyimpanan bahan, penerimaan barang dari pemasok, serta kontrol suhu dan waktu konsumsi.
"Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu," jelasnya. Artinya, makanan yang keluar dari dapur BGN berpotensi tidak layak konsumsi bila rantai logistik tidak disiplin.
Antisipasi BGN dengan Mengubah Jam Kerja Lapangan
Menanggapi temuan tersebut, BGN langsung mengambil tindakan administratif dengan mengatur ulang jam kerja para penanggung jawab di dapur. Penyesuaian ini menyasar kepala dapur dan pengawas gizi yang diminta hadir lebih awal saat proses memasak dimulai.
Langkah tersebut merupakan respons terhadap kebutuhan pengawasan yang lebih ketat. Dengan hadirnya pengawas pada dini hari, proses pengolahan dan pengemasan dapat dipantau lebih intensif sebelum makanan didistribusikan ke sekolah.
Sudaryono mengklaim kebijakan ini sempat berhasil menekan frekuensi insiden keracunan. "So far dengan kami berlakukan jam kerjanya kepala dapur dan pengawas gizi di dini hari dan di sore hari, itu kemudian so far kemarin cukup landai selama 3 minggu," tuturnya.
Kasus Baru di Tiga Daerah dan Langkah Pembenahan
Meski tren sempat melandai, laporan keracunan kembali muncul dan menjadi peringatan bahwa pengawasan belum sepenuhnya berjalan. Sudaryono menyebutkan sejumlah wilayah yang melaporkan insiden terbaru, termasuk Sidoarjo, Agam, dan Lasem Rembang.
"Kemudian kita di beberapa hari terakhir ini kemudian tersebar berita adanya keracunan di Sidoarjo, di Agam, kemudian tadi di mana di Lasem di Rembang ya. Ini tentu saja kami sangat terpukul sebetulnya. Tapi ini dan kami tidak boleh menyerah," tegasnya.
BGN berkomitmen merombak total tata kelola program MBG, termasuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Evaluasi menyeluruh tengah dilakukan agar kejadian serupa tidak berulang di unit layanan lain.
Program MBG Tidak Cukup Hanya Mengenyangkan
Sudaryono menegaskan perbaikan tidak berhenti pada aspek keamanan pangan. Dia kembali mengingatkan bahwa program MBG dirancang lebih luas dari sekadar memberi makan siswa, melainkan harus terintegrasi dengan data kesehatan agar dampak gizinya terukur.
Dengan basis data tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan status gizi penerima secara akurat. Integrasi ini menjadi kunci untuk menilai efektivitas program dalam jangka panjang, sekaligus memastikan dana yang digelontorkan benar-benar memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.